A. Latar Belakang

Pemeriksaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kepada staf Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berlatar belakang tuntutan digitalisasi perizinan investasi nasional dan bertujuan untuk meningkatkan validitas data spasial serta mempercepat penerbitan izin usaha di daerah.
Secara rinci, berikut adalah struktur latar belakang dan tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan atau bimbingan teknis RDTR tersebut:

• Integrasi Sistem OSS-RBA: Pemerintah pusat mewajibkan seluruh daerah mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).
• Validitas Data Spasial: Banyaknya kendala tumpang tindih lahan atau ketidaksesuaian peta digital (peta garis dan ortofoto) yang membutuhkan koreksi teknis oleh staf daerah.
• Percepatan Investasi: Kabupaten Bandung Barat merupakan koridor ekonomi strategis Jawa Barat yang membutuhkan kepastian hukum tata ruang secara cepat guna menarik investor.
• Keterbatasan Kompetensi Teknis: Perlunya penyamaan persepsi dan peningkatan keahlian staf operasional (PUPR atau Bappeda) agar tidak terjadi multipersepsi dalam menerjemahkan aturan zonasi.

B. Kegiatan ini bertujuan untuk:

• Memastikan staf mampu menerbitkan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) secara otomatis via sistem tanpa kendala manual.
• Memeriksa, mengoreksi, dan membersihkan kesalahan geometris pada draf peta tata ruang KBB sebelum disahkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
• Menyelaraskan kepentingan penataan ruang dengan sektor lingkungan hidup, infrastruktur, dan pertanahan di Bandung Barat.
• Membantu staf mewujudkan layanan perizinan yang akurat, terbuka, dan minim sengketa lahan bagi masyarakat luas.