Modul ini memberikan pemahaman strategis tentang bagaimana negara merespons isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kebijakan, regulasi, dan komitmen nasional. Peserta diajak membaca realitas melalui data nasional (seperti SNPHAR dan SPHPN) untuk memahami bahwa kekerasan merupakan fenomena sistemik yang sering tersembunyi (dark number) dan berakar pada ketimpangan sosial. Dari sini, peserta dibangun kesadarannya bahwa pendampingan korban tidak bisa dilepaskan dari konteks struktural—termasuk hambatan korban dalam melapor, stigma sosial, serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

Selanjutnya, modul ini mengurai kerangka hukum yang menjadi dasar perlindungan korban di Indonesia, mulai dari UU HAM, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, hingga UU TPKS dan regulasi terkait lainnya. Peserta akan memahami bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban. Peran relawan dalam konteks ini menjadi penting sebagai jembatan antara korban dan sistem hukum—membantu korban memahami haknya, mengakses layanan, serta memastikan proses berjalan dengan perspektif korban dan keadilan.